TERSUMBATNYA
DEMOKRASI INDONESIA DAN KOMUNIKASI
Beberapa pekan terakhir ini situasi
politik di tanah air tidak terlalu menggembirakan bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Mendekati satu bulan dilantiknya presiden dan wakil presiden
terpilih pada pemilu bulan April justru situasi dan kondisi politik bukannya
semakin nyaman bagi tatanan politik pemerintahan ke depan. Tak ada asap tanpa
ada api. Demikian kiranya gambaran kasatmata bagi masyarakat luas.Kurang dari
dua pekan telah berakhirnya masa jabatan, DPR RI hasil pemilu 2014 terkesan
sangat tiba-tiba hendak merampungkan beberapa UU yang setelah sekian lama
terbengkalai yaitu RUU KPK sudah disahkan menjadi UU--, RUU KUHP, RUU Minerba,
RUU Pemasyarakatan, RUU PKS, RUU Pertanahan (Agraria), yang akhirnya
dipetieskan dan akan dilanjutkan oleh DPR RI terpilih hasil pemilu 2019.
Hal itupun bukan karena inisiatif
DPR dan pemerintah, akan tetapi lebih karena adanya desakan dari gelombang aksi
demonstrasi mahasiswa di beberapa wilayah: Yogyakarta, Jakarta, Semarang,
Surabaya, Malang, Riau, Makassar, Palembang, Kendari. Setelah dicermati
terhambatnya komunikasi, sesungguhnya yang terjadi lebih karena lemahnya
komunikasi publik oleh DPR RI maupun pemerintah itu sendiri. Pola komunikasi
yang tidak berjalan dengan baik, sehingga menyebabkan sumbatan informasi ke publik
semakin mampet laksana pipa air yang tersumbat. Maka muncul gelombang
demonstrasi, yang sempat menyebabkan kekacauan; Jakarta, Kendari, dan
menimbulkan adanya korban.
Banyak korban nyawa dan luka serius,
baik para pelaku demonstrasi dan juga aparat kepolisian. Semestinya tidak
terjadi korban nyawa, yang semakin menambah situasi politik tidak mendukung.
Sekian gelombang demonstrasi dari mahasiswa yang melibatkan massa dalam jumlah
ribuan pada akhirnya tidak akan lepas dari para penumpang gelap. Hal tersebut
biasa, karena kondisi menjadi liar dan tidak dapat dikendalikan siapa pun,
termasuk para mahasiswa sebagai pelaku demonstrasi utama. Peran mahasiswa
kelompok civil society,adanya mereka pada garda terdepan kelompok kritis
penjaga demokrasi bangsa. Parlemen jalanan yang sudah di jalankan, tidak
kondusif terjadi karena komunikasi publik yang kurang berjalan lancar bagaikan
darah dalam tubuh. Begitu tersumbat maka terseranglah tubuh kita dari sakit
panas, demam, hipertensi, bahkan yang parah adalah stroke ringan, hingga
mengakibatkan meregangnya nyawa. Tidak ada yang perlu disesali. Namun di
butuhkan penataan komunikasi untuk publik oleh lembaga legislatif ataupun
eksekutif sebagai penerima mandat rakyat untuk menjalankan negara-bangsa dengan
sebaik-baiknya.
NAMA : MAYA
SETYO WULANDARI
NIM : 195067
DOSEN : FITA RUSDIAN IKAWATI, SE, MM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar